Warga Kota Tangerang diminta Awasi Pembangunan
POTRETTANGERANG.ID, Kota Tangerang – Ketua DPRD Kota Tangerang, Suparmi meminta masyarakst dapat mengawasi proses pembangunan infrastruktur. Sehingga, pembangunan yang diprogramkan oleh pemerintah Kota Tangerang dapat sesuai dengan harapan masyarakat, serta sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.
“Masyarakat akan menerima imbas kerugian langsung. Akibat gedung yang dibangun cepat rusak. Hal ini tentu saja bisa mengurangi kenyamanan masyarakat. Akibat jalan atau drainase yang belum lama dibangun kemudian rusak dan gedung pelayanan publik lainnya,” terangnya kepada masyarakat saat menggelar reses di Rusunawa, Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Minggu (03/12/2017).
Sebab, menurut dirinya, pembangunan yang dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang, harus seusai dengan harapan dan spesifikasi yang ditetapkan. Pasalnya, proyek yang sama, baru dapat dianggarakan setelah 10 tahun ke depan. Dengan begitu, perlu adanya pengawasan bersama, supaya masyarakat dapat turut membantu mengawasi pembangunan yang dibiayai APBD.
“Ini dana kan dari kalian (masyarakat), yang membayar pajak. Maka, kita harus bersama mengawasi pembangunan infrastruktur yang dibiayai Pemerintah Kota Tangerang. Supaya kalian tak rugi,” tegas wanita dari politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.
Suparmi menegaskan kembali, masyarakat harus dapat membantu dalam mengawasi pembangunan yang dilakukan pemerintah. Lantaran, dana yang dipakai itu untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, warga harus taat dalam membayar pajak, demi terciptanya rencana pembangunan ke depan. Sehingga, APBD Kota Tangerang dapat lebih meningkat atas ketaatan masyarakat dalam membayar pajak.
Pada reres tersebut, warga diberi kesempatan untuk menyampaikan keluhan dan usulan terkait permasalahan di lingkungan. Salah satu usulan datang dari pengurus RW 06, Kelurahan Penunggangan Barat. Sebab keberadaan rusunawa berimbas pada genangan air di RT 02, 03 dan 04.
Warga meminta, supaya pemkot melakukan normalisasi drainase. Sesuai janji pejabat di Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) sebelum rusun itu dibangun. Menyikapi keinginan warga ini, Suparmi berjanji akan menibdaklanjutinya. Melalui koordinasi dengan dinas terkait. “Seharusnya drainasenya dulu dibetulkan. Sebelum membangun rusun,” ungkap Suparmi. (Yip)