Pembangunan Gedung Kesenian Kota Tangerang Mangkrak
0
0
POTRETTANGERANG.ID, Kota Tangerang – Proyek pembangunan gedung Kesenian Kota Tangerang mangkrak. Diduga pembangunan tersebut berdiri ditanah bukan milik aset Pemerintah Kota Tangerang.
Informasi yang dihimpun potrettangerang.id, pihak Modernland belum menyerahkan tanah fasos/fasum ke Pemerintah Kota Tangerang.
Pantauan dilapangan, bangunan gedung yang sudah berdiri ini masih ditutupi oleh seng-seng, belum ada lagi terlihat aktivitas atau kegiatan dalam proyek pembangunan di area tersebut.
Diketahui, pembangunan pada tahap pertama telah menghabiskan anggaran sebesar Rp 7 miliar, pada pengerjaan tahap pertamanya dilakukan pada Tahun 2018 lalu.
Kepala Bidang Pembangunan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kota Tangerang, Hadi Baradin mengatakan, bahwa pembangunan gedung kesenian tersebut saat ini sedang melakukan persiapan proses lelang kembali.
“Lagi persiapan proses lelang Bang,” ucapnya saat dikonfirmasi melalui whatsapp, Kamis (01/8/2019).
Disinggung tanah tersebut bukan aset milik Pemerintah Kota Tangerang. Dirinya menyangkal bahwa tanah tersebut merupakan aset pemerintah.
“Itu tanah pasos pasum,” terangnya dengan singkat.
Sementara itu, Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (DPN LPPN RI), Yan Sandi mengatakan, Dirinya sudah melaporkan kegiatan proyek pembangunan tersebut ke Polres Metro Tangerang Kota pada 30 Nobember 2018 dengan dugaan tidak memiliki Feasibility Study (FS).
“Seharusnya, mutlak harus ada proyek tersebut memiliki FS dalam pekerjaan konstruksi fisik,” ucapnya.
Dirinya juga mengungkapkan, bahwa tanah yang sudah dibangun oleh Dinas Perkim untuk gedung kesenian tersebut, belum sepenuhnya diserahkan oleh pihak Modernland.
“Mengacu surat nomor 003/MLR/KM/I/2018 bahwa pernyataan surat tersebut, baru akan diserahkan ke Pemerintah Kota Tangerang. Artinya, belum sepenuhnya diserahkan oleh pihak Modernland,” tegasnya.
“Jangan sampai pembangunan tersebut, mengakibatkan persoalan dibelakang yang dapat berpotensi adanya kerugian daerah, karena dana yang sudah dikeluarkan itu dari APBD,” pungkasnya. (Gor/Yip)
