Komisi IV DPRD Kota Tangerang Soroti Kinerja Dinas Perkim
0
0
POTRETTANGERANG.ID, Kota Tangerang – Sekertaris Komisi IV DPRD Kota Tangerang, Apanudin meminta Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Tangerang untuk benar – benar dalam melakukan pengawasan pembangunan milik Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang.
Hal tersebut dikatakan Apanudin lantaran kesal dengan adanya tim pengawasan pada pembangunan yang belum maksimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi).
“Kita sering meminta kepada dinas perkim dan dinas teknis lainnya ketika membangun gedung milik pemerintah yang bersumber dari APBD itu tolong dipantau dengan benar – benar,” ucapnya seusai sidang paripurna, Rabu (27/11/2019).
Jalu saapan akrabnya menilai, didalam nomerklatur pada salah satu kegiatan sudah dapat dipastikan ada juga tim pengawas. Namun, menurut Jalu tim pengawas tersebut malah tidak terlihat menjalankan tupoksinya.
“Karena saya lihat dan khawatir bangunan bangunan yang sedang berjalan khusnya didinas perkim itu sudah tidak sesuai dengan RAB yang ada, lalu bagaimana mau hasilnya bagus kalau sekarang saja sekian persen sudah curi curi,” ungkap politis partai Gerindra tersebut.
“Kemana pungsi dari pengawasan tersebut, saya kahawatir pungsi pengawasan didalam internal pemerintah saja lemah bagaimana hasil pembangunan kita dengan baik,” imbuhnya.
Menurut Jalu, Pemerintah Daerah (Pemda) membangun suatu sarana dan prasarana bukan hanya untuk sementara, yang hanya membangun terlihat wujudnya lalu selesai.
Akan tetapi, menurut Jalu disetiap pembangunan yang ada itu menjadi penanggung jawab moral Pemkot Tangerang terhadap masyarakat Kota Tangerang akan pembangunan yang berkualias dan bermutu.
“Bukan saya mengkritiksi atau menjastis dan menyalahkan, tapi sejauh mana fungsi dari pengawas itu, karena setiap satu poin kegiatan itu ada unsur kepengawasannya momenkalturnya seperti itu. Kita (DPRD) selaku pengawasan saja melaporkan tidak ditindak lanjuti, apa lagi masyarakat biasa yang melaporkan,” tegas Jalu.
“Ini bukan kejadian yang baru dan ini bukan yang pertama kali kita berbicara tentang permasalahan kwalitas bangunan,” tambahnya.
Lebih jauh jalu mengungkapkan, seperti salah satu pembangunan puskesmas yang ada di Kecamatan Batuceper. Pembuatan tiang bangunan itu seharusnya dibuat dengan beton yang kuat dengan menggunakan bantuan alat, bukan secara manual dengan ember.
“Kita sudah laporkan kedinas terkait atau pengawas terkait tapi mereka diam saja tidak menindak lanjuti. Tolong fungsi pengawasan yang ada yang melekat pada masing masing kegiatan itu harus maksimal jangan cuma hanya mengambil honor saja,” pungkasnya. (Gor/Yip)
