Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang Terancam Ditunda, Pengamat : DPRD Tidak Konsisten
0
0
POTRETTANGERANG.ID, Kota Tangerang – Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang dalam agenda pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Tangerang yang dijadwalkan pada, Rabu (18/03/2020) esok yang terancam ditunda disoal oleh Pengamat Politik dan Pemerintahan Indonesia.
Penundaan jadwal rapat paripurna tersebut, diketahui untuk mengantisipasi penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19) di Kota Tangerang.
Meskipun penundaan Rapat Paripurna tersebut masih dipertimbangkan oleh koordinator Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kota Tangerang tetap dipersoalkan oleh Hasanuddin BJ.
Karena, kata pria yang kerap disapa bang BJ, DPRD Kota Tangerang tidak menunjukkan konsistensinya sebagai wakil rakyat yang mana masih melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke beberapa wilayah di Indonesia.
“Yah kita harap dewan kota harus konsisten, terutama penundaan itukan terkait dengan menghindari penyebaran Virus Corona, tentu saja daerah daerah lain akan sama melakukan hal itu,” ujarnya, Selasa (17/03/2020).
“Jika demikian kunjungan juga harus dihentikan, sampai batas waktu yang ditetapkan oleh pemerintah,” ketusnya seraya mengatakan jangan sampai DPRD Kota Tangerang dianggap tidak konsisten.
Dikarenakan, lanjut BJ rapat paripurna adalah agenda yang penting. Namun adanya rencana akan di tunda supaya menghindari pengumpulan orang banyak untuk mencegah penyebaran virus Corona itu menunjukkan sikap wakil rakyat yang tidak konsisten.
“Sementara dewannya masih melakukan kunjungan ke daerah daerah lain. Jadi konsisten para anggota kami tuntut,” terangnya.
Bj menilai DPRD Kota Tangerang tidak taat dan tidak patuh bersama sama dengan pemerintah baik pusat maupun daerah dalam rangka pencegahan Virus Corona.
“Pemerintah begitu gencar mempunyai kekhawatiran terhadap masyarakat, sementara dewan melakukan hal hal yang bertentangan dengan keinginan pemerintah daerah dan juga pusat,” imbuhnya.
Bj meyakini bahwa Pemda lain juga melakukan hal sama yang mana menunda seluruh kegiatan atau aktivitas baik di legislatif ataupun eksekutif yang mana mengumpulkan orang banyak.
“Artinya kunjungan dewan juga belum tentu di terima, dan itu jadi percuma belum tentu juga ada hasilnya. Apa lagi daerah yang dikunjungi belum tahu daerah tersebut termasuk KLB misalkan, nah ini dewan juga belum antisipasi hal itu,” paparnya.
“Sebaiknya ditunda dululah untuk beberapa hari. Agar penyebaran dan himbauan pemerintah ini menjadi bersama sama mencegahnya bersama DPRD atau wakil rakyat setempat,” sambung bj sekaligus mengakhiri perbincangan. (Gor/Yip)
