Gaji Tenaga Kesehatan Dipotong, Dinkes Malah Fokus Pengerjaan Fisik
0
0
POTRETTANGERANG.ID, Kota Tangerang – Virus Corona atau Covid-19 masih terus menghantui masyarakat Dunia. Begitu juga di Indonesia, terkhusus di Kota Tangerang yang setiap hari angka penyebarannya terus meningkat, hal itu membuat keresahan dan kekecewaan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan di Kota Tangerang. Pasalnya, gaji tenaga kesehatan dipotong hingga 30 persen.
Ya, alasan pemerintah melalui Dinas Kesahatan Kota Tangerang yang sebelumnya mengatakan, bahwa anggaran pemerintah sangat minim dan difokuskan untuk penanganan Covid-19.
“Kan duitnya enggak ada. Menurut saya sih karena anggarannya tidak tersedia. Anggarannya dialihkan ke (penanganan) Covid-19,” ucap Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang, Liza Puspa dewi, seperti diberitakan sebelumnya, (8/10/2020).
Hal itu membuat LSM Patriot Nasional (Patron) di Kota Tangerang angkat bicara. Menurutnya, pemerintah setempat harus memberikan insentif yang lebih besar kepada tenaga kesehatan. Sebab, para pekerja medis itu tengah berjuang melawan dan membantu masyarakat yang terpapar covid.
“Ini lucu, kenapa gaji tenaga kesehatan harus dipotong. Mereka itu kan berjuang siang maupun malam, bahkan tenaga medis ini bisa terpapar Covid-19 dan terancam juga nyawanya,” tanya Sekretaris Patron, Saipul Basri pada awak media dibilangan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Senin (12/10/2020) pagi.
Selain itu, dirinya juga menyayangkan dan sangat kecewa kepada Pemerintah Kota Tangerang. Disaat semua negara fokus kepada penanganan pandemi ini, pihak pemerintah malah sibuk dan fokus kepada pengerjaan fisik dan penataan Puskesmas Panunggangan Barat.
“Dimana hati nurani Pemkot Tangerang, jangan hanya mengejar pembangunan tapi di sisi lain mengabaikan dan mengacuhkan tenaga kesehatan,” ketusnya.
Dirinya pun meminta, agar Pemkot Tangerang transparan dalam pengelolaan anggaran Covid-19, jangan menutup keingintahuan masyarakat.
“Bisa dikatakan Pemkot Tangerang terkesan menutupi, ada apa ini sebenarnya. Jangan-jangan momentum ini dijadikan bancakan bagi para pejabat,” paparnya.
Dirinya pun akan membuat laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar memeriksa semua anggaran pembangunan yang sedang berjalan. “Saya sudah menyiapkan data dan dalam minggu ini akan melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi,” tutupnya. (Gor/Yip)
